Tahun Ini KKP Akan Tertibkan Kepemilikan Pulau Pribadi, Ada 13.300 Pulau di Indonesia Belum Jelas Statusnya

KKP Tertibkan Status Kepemilikan Pulau Pribadi

Baturaja Today - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana melakukan penertiban atas pulau-pulau yang privat yang dipakai untuk kepentingan pribadinya. Dalam penertiban pulau-pulau private ini, KKP akan menggandeng Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk mengamankan aset-aset negara tersebut yang jumlahnya mencapai 13.300 pulau.

Plt Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, Syarief Widjaja, mengatakan pihaknya akan secara bersama-sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan pemetaan dan verifikasi atas status tanah di pulau-pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, karena banyak diantara pulau-pulau itu dikuasai oleh pihak tertentu sebagai pulau private atau pulau pribadi.

Nantinya, jika status kepemelikannya belum jelas, pulau-pulau yang selama ini dikuasai swasta akan dialihkan statusnya menjadi hak pakai seperti HGB (Hak Guna Bangunan), dimana pemilik pulau hanya berstatus sebagai penyewa tanah negara. Sewa lahan nantinya akan masuk ke kas negara sebagai PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

"Kalau sudah (selesai verifikasi), bisa saya katakan hak pengelolaan lahan itu akan jelas statusnya, akan ada HGB dan lainnya. Kalau di pulau-pulau kecil nggak ada batasnya, nanti kita atur satu-satu, di daerah yang masih baru harus dikelola," jelas Syarief di kantor KKP, Jakarta, Jumat (06/01).

"Dari 13.300 pulau ada yang belum ada miliknya, belum ada statusnya dan belum (tercatat) jadi kekayaan negara. Ini yang KKP akan lakukan itu dengan ATR, bisa nggak nanti pulau-pulau yang belum dicatat ini jadi tanah negara, berapa hektar langsung dicatat per meter persegi, disewakan, dikeluarkan HGB (Hak Guna Bangunan) dan lainnya, ini sumber pendapatan untuk negara," tambah Syarief.

Tahun ini, KKP punya target bisa menertibkan status kepemilikan pulau-pulau privat. Jika statusnya sudah jelas menjadi kuasa negara, pemilik pulau privat harus membayar sewa sesuai tarif yang ditetapkan. Penertiban pulau baru bisa dimulai tahun ini setelah penyesuaian payung hukumnya bisa dirampungkan.

"Targetnya karena jumlahnya pulau ada 13.300, pulaunya di ujung-ujung, mudah-mudahan bisa dilakukan, saya berharap targetnya 100 pulau dulu. Setelah diverifikasi, di pulaunya dikasih papan ini milik negara, ada otoritas izin yang mengelola pulau, kalau mau pakai bisa izin. Sekarang nggak ada patok (penanda) dan lainnya," pungkas Syarief.

"Payung hukumnya kan sebenarnya sudah ada, tinggal diperbaiki seperti UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil," pungkas Syarief lagi.

"Nah artinya payung hukum sebenarnya sudah ada, tunggu PP (Peraturan Pemerintah) saja yang tinggal disetujui. Nanti eksekusinya bisa di tahun 2017 ini," tambahnya, di kantor KKP, Jakarta (ari).
Share on Google Plus

About Jbrothers Media Group

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.